Tag: Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) bebas dari PPN

JAKARTA, NusaBali - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 5 persen jika pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan dari 11 persen menjadi 12 persen di tahun depan.

JAKARTA, NusaBali - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai masyarakat kelas menengah bawah jadi kelompok yang paling terdampak dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen. Menurut rencana, tarif PPN bakal naik pada 2025.

Pekerja bergaji Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun dibebaskan dari PPh. 

DENPASAR, NusaBali
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani menepis adanya isu miring penerapan pajak di masyarakat. Ada isu di masyarakat bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mengenakan seluruh aspek sebagai objek pajak.